Gaji PPPK RSUD Schoolo Nunggak, Dinkes Sorong Selatan Diduga ‘Lepas Tangan’

CE|SORONG SELATAN – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Schoolo selama 4 bulan mendapat tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Moses Blessia, menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan internal RSUD Schoolo.

“RSUD Schoolo telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi sudah tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,” kata Moses baru-baru ini.

Menurutnya, sejak menyandang status BLUD, manajemen RSUD memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan, kepegawaian, dan operasional rumah sakit. “RSUD Schoolo kan sudah berstatus BLUD. Jadi, itu kewenangan internal RSUD,” ujar Moses.

Ia menambahkan, sebelumnya urusan RSUD masih di-cover Dinas Kesehatan. Namun setelah beralih menjadi BLUD, RSUD terlepas dari pengelolaan langsung dinas. “Kalau dulu iya, urusan RSUD masih di cover Dinas Kesehatan. Tapi sekarang sudah otonom, terlepas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,” jelasnya.

Moses menyebut, ruang lingkup yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan hanya terkait obat-obatan dan perizinan praktik tenaga kesehatan. Selebihnya menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Schoolo.

“Yang masih kami backup itu obat-obatan dan izin praktik tenaga kesehatan. Selebihnya itu manajemen RSUD Schoolo,” terangnya.

Ia juga memastikan bahwa Dinas Kesehatan masih menangani layanan kesehatan masyarakat yang berada di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). “Semua urusan yang ada di Puskesmas dan Pustu masih ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,” tegas Moses.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Schoolo terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji PPPK tersebut. (Kev)