Connect with us

Berita

PETI, Alat Berat, hingga Solar: LP3BH Soroti Penegakan Hukum di Manokwari

Published

on

Silahkan share ke:

CENDRAWASIHEKSPRES.COM, MANOKWARI – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari l, Yan Christian Warinussy, S.H menyoroti belum terlihatnya langkah tegas aparat penegak hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Wasirawi dan sekitarnya, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menjelang akhir 2026.

LP3BH mendesak Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, Gubernur Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Manokwari segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, termasuk menelusuri pemasukan dan pengoperasian alat berat jenis ekskavator yang diduga mendukung kegiatan tersebut.

Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum, aktivitas itu juga disoroti terkait belum jelasnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

LP3BH turut mengungkap dugaan penampungan dan penyaluran solar secara ilegal oleh sejumlah oknum kepada pihak perantara di wilayah Prafi dan Masni. Praktik yang masih perlu dibuktikan tersebut diduga berkaitan dengan kekurangan pasokan solar di sejumlah SPBU hingga menghambat kegiatan industri produktif di Manokwari.

Direktur Eksekutif LP3BH menegaskan, alasan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pemilik hak ulayat tidak boleh menghambat penegakan hukum. Sebaliknya, langkah hukum yang profesional dan terukur diperlukan untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus memastikan pengelolaan pertambangan berjalan sesuai aturan.

LP3BH mendesak aparat dan pemerintah mengusut dugaan pelanggaran tersebut secara transparan, menertibkan distribusi BBM, serta menjamin masyarakat adat memperoleh perlindungan dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah ulayat mereka.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Polda Papua Barat maupun pemerintah daerah terkait sorotan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan pemberitaan yang berimbang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *