Peringatan Terakhir Dilayangkan! Marga Kokmala Tuntut Kepastian Hak dari PT Henrison Iriana

CENDRAWASIHEKSPRES.COM, SORONG – Perwakilan Masyarakat Adat Marga Kokmala selaku pemilik hak ulayat di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, melayangkan surat penegasan dan peringatan terakhir kepada manajemen PT Henrison Iriana. Langkah tersebut diambil menyusul berlarut-larutnya realisasi penandatanganan perjanjian serta pembayaran uang muka (DP) tali asih atas pemanfaatan besi tua (scrap metal).

Dalam siaran pers yang diterima media ini Sabtu (14/11/2026), Masyarakat Adat Marga Kokmala menegaskan bahwa meskipun draf perjanjian yang telah disepakati bersama sejak awal November 2026 pada prinsipnya dinilai sangat merugikan posisi masyarakat adat, pihaknya tetap menunjukkan itikad baik untuk menghormati proses yang berjalan demi menjaga situasi tetap kondusif.

Namun, sikap PT Henrison Iriana yang dinilai terus mengulur-ulur waktu dan menunda penyelesaian transaksi pembayaran uang DP yang telah disepakati justru menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat.

Penundaan yang berulang tersebut, menurut perwakilan Marga Kokmala, memunculkan dugaan adanya itikad buruk, termasuk potensi upaya penghilangan atau pemindahan material besi tua secara sepihak untuk dikuasai sendiri oleh perusahaan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik ulayat.

Soroti 37 Tahun Penguasaan 300 Hektare Tanah Ulayat

Di balik persoalan pembayaran DP tali asih besi tua, Masyarakat Adat Marga Kokmala juga mengungkap persoalan mendasar terkait penguasaan lahan ulayat seluas 300 hektare oleh PT Henrison Iriana selama kurang lebih 37 tahun.

Mereka menegaskan, selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada persetujuan pelepasan hak maupun pembayaran kompensasi apa pun kepada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat.

Fakta krusial mengenai tidak adanya persetujuan dan pembayaran selama 37 tahun itu, menurut masyarakat adat, baru terungkap dan diketahui secara sah pada tahun 2026 berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang berasal dari pihak PT Henrison Iriana sendiri.

Kondisi tersebut semakin mempertegas keberatan masyarakat adat terhadap pola pembagian hak yang dinilai tidak proporsional. Pasalnya, setelah perusahaan menguasai lahan ulayat seluas 300 hektare selama 37 tahun tanpa pembayaran kompensasi sebagaimana yang mereka persoalkan, nilai tali asih yang ditawarkan disebut hanya sebesar Rp2,4 miliar.

Atas praktik yang mereka nilai sebagai bentuk monopoli dan ketidakadilan tersebut, Masyarakat Adat Marga Kokmala secara terbuka meminta dukungan solidaritas dari seluruh masyarakat adat, Pemerintah Daerah, serta DPRD Provinsi Papua Barat Daya agar turun tangan dan melihat persoalan ini secara objektif.

Mereka berharap pemerintah dan wakil rakyat tidak menutup mata terhadap persoalan hak ulayat masyarakat adat, terutama menyangkut pemanfaatan tanah adat oleh perusahaan serta kewajiban menghormati hak-hak dasar pemilik ulayat.

Pembeli Besi Tua Harus Berasal dari Sorong

Selain menyoroti persoalan pembayaran dan penguasaan tanah ulayat, Masyarakat Adat Marga Kokmala juga menegaskan satu syarat mutlak dalam transaksi besi tua, yakni pihak pembeli harus berasal dari Sorong, bukan pihak-pihak dari luar Sorong.

Penegasan tersebut disampaikan karena adanya kekhawatiran kuat terhadap potensi praktik kongkalikong antara pembeli dari luar daerah dan pihak penjual yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Kami tegaskan bahwa selama 37 tahun PT Henrison Iriana menempati lahan ulayat kami seluas 300 hektar, tidak pernah ada persetujuan maupun pembayaran apa pun kepada pemilik hak ulayat. Fakta itu baru kami ketahui pada tahun 2026 ini berdasarkan dokumen-dokumen dari pihak PT Henrison sendiri.

“Selama ini mereka sengaja menekan kami dengan pembagian hak yang tidak sesuai akal sehat, hanya Rp2,4 miliar. Sekalipun draf perjanjian itu pada prinsipnya merugikan kami, perusahaan justru terus mengulur-ulur waktu pembayaran uang DP dengan dugaan upaya penghilangan barang besi untuk dikuasai sendiri.

“Kami meminta dukungan masyarakat adat, pemerintah, dan DPRD Provinsi untuk melihat praktik monopoli ini,” tegas Perwakilan Masyarakat Adat Marga Kokmala dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Beri Tenggat hingga 16 November, Siapkan Langkah Pengamanan Besi Tua

Sebagai bentuk keseriusan menyelesaikan persoalan tersebut, Masyarakat Adat Marga Kokmala melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Sorong memberikan batas waktu terakhir kepada Direksi dan Kuasa Direksi PT Henrison Iriana.

Perusahaan diminta segera menandatangani perjanjian sekaligus menyelesaikan transfer pembayaran uang DP paling lambat **Senin, 16 November 2026, pukul 12.00 WIT.**

Apabila hingga batas waktu tersebut perusahaan tetap mengabaikan kewajibannya dan tidak merealisasikan transaksi pembayaran, Masyarakat Adat Marga Kokmala menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan mengamankan sebagian material besi tua dari lokasi untuk ditempatkan di Kampung Kokmala.

Langkah tersebut, menurut mereka, dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas kepastian pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Masyarakat Adat Marga Kokmala menegaskan bahwa pemberitahuan terbuka ini merupakan bentuk transparansi kepada publik, wakil rakyat, pemerintah, serta aparat penegak hukum.

Mereka juga menegaskan bahwa segala konsekuensi yang timbul akibat pengabaian terhadap tenggat waktu yang telah disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Henrison Iriana.

Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar penyelesaian persoalan hak ulayat dapat dilakukan secara adil, transparan, serta tetap mengedepankan ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.