RAPBD Raja Ampat Tahun 2027 Diproyeksikan 1,13 Triliun, Pimpinan DPRK Himbauan Seluruh Pimpinan OPD Tetap Berada di Waisai Selama Proses Pembahasan

CE|Raja Ampat,PBD-Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperkirakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,13 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRK, Jumat (13/11/2026).

Plaform anggaran tersebut disebut dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRK Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, S.T., secara khusus menegaskan kepada Bupati Raja Ampat agar memastikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berada di Waisai selama proses pembahasan anggaran berlangsung.

Lembaga DPRK menilai kehadiran para pimpinan OPD tersebut sangat penting dalam meningkatkan efesiensi serta normalisasi jalannya pembahasan bersama legislatif dan eksekutif berjalan efektif, mengingat setiap OPD memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan, klarifikasi, serta data teknis terkait program dan rencana penganggaran masing-masing.

Kehadiran pimpinan OPD juga diperlukan agar berbagai pertanyaan dan masukan DPRK dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pembahasan KUA-PPAS tidak terhambat oleh persoalan koordinasi maupun ketidakhadiran pejabat teknis yang berwenang.

Kesempatan yang sama, Bupati Orideko Iriano Burdam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Raja Ampat atas kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan rancangan KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dijelaskan, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029.

Menurut Orideko, arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp1.137.554.588.923 atau sekitar Rp1,13 triliun.

Pendapatan tersebut menjadi kerangka fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Sementara dalam sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran untuk sejumlah sektor strategis, termasuk belanja modal berupa pembangunan jalan, jaringan dan irigasi, gedung dan bangunan, pengadaan tanah, peralatan dan mesin, serta aset lainnya.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial yang direncanakan disalurkan secara selektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga berharap agar pembahasan KUA-PPAS bersama DPRK dapat menghasilkan kesepakatan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan daerah.

ditegaskan bahwa penyusunan RAPBD harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan besarnya kebutuhan pembangunan masyarakat Raja Ampat.

Selanjutnya, dokumen PPAS akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan DPRK. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).