Pemprov PBD Luncurkan SP2D Online SIPD dan KKPD , Dorong Tata Kelola Keuangan Digital

CE|Sorong,PBD-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi melaunching Surat Perintah Pencairan Dana Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SP2D Online SIPD, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Kegiatan peluncuran berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (8/8/2026).

Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, DR. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si. 

Dalam sambutannya, Agus Fatoni memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, serta PT Bank Papua yang dinilai konsisten dan aktif mendukung penuh implementasi SP2D Online SIPD dan KKPD di daerah.

“SP2D Online dan KKPD bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, cepat secara real time, berbasis paperless serta terstandarisasi melalui integrasi SIPD. Hari ini program tersebut kita launching di Papua Barat Daya,” ujar Agus Fatoni.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, ia menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov PBD dalam melakukan transformasi digital. “Kami juga berterima kasih kepada Bank Papua yang mendukung penuh implementasi SP2D Online SIPD dan KKPD. Ini adalah bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan perbankan daerah,” lanjutnya.

Menurut Dirjen Bina Keuda, kehadiran sistem ini akan mengubah mekanisme pencairan dana yang selama ini masih manual dan memakan waktu menjadi serba otomatis dan digital.

Manfaat utama dari SP2D Online adalah mempercepat proses pencairan dana secara real time, yaitu sesegera setelah dokumen disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dengan sistem ini, OPD tidak perlu lagi mencetak dan mengantar berkas fisik secara berulang.

Selain itu, sistem ini juga mendorong efisiensi anggaran karena memangkas biaya administrasi, mengurangi risiko kesalahan manusia akibat input manual, serta menjamin keamanan dokumen karena seluruh data tersimpan dan terlindungi secara elektronik dalam sistem SIPD.

“Dengan digitalisasi ini, pengawasan dan pelaporan keuangan daerah juga akan lebih mudah. Semua jejak transaksi tercatat dan bisa dipantau secara langsung,” jelasnya.

Hingga Agustus 2026, program SP2D Online dan KKPD telah diterapkan oleh 311 pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Rinciannya terdiri dari 29 Provinsi, 62 Kota, dan 245 Kabupaten.

“311 pemerintahan daerah sudah menggunakan program ini. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada Provinsi Papua Barat Daya yang hari ini melakukan launching,” kata Agus Fatoni.

Ia berharap penerapan sistem ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan terintegrasi secara digital penuh. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD juga akan semakin meningkat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua terkait implementasi SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bank Papua juga menyerahkan bantuan CSR Bina Lingkungan bidang Lingkungan Hidup kepada Pemprov PBD. Bantuan tersebut berupa 6 unit motor roda 3 untuk mendukung operasional kebersihan, serta 2.100 bibit pohon mahoni dan pohon ketapang kencana yang akan digunakan dalam program penghijauan di wilayah Papua Barat Daya.

Dengan diluncurkannya SP2D Online SIPD dan KKPD, Pemprov Papua Barat Daya optimis dapat mempercepat pelayanan keuangan daerah dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efisien, dan bebas kertas. (Kev)