Tajuk PAPEDA Summit 2026: Rumuskan Pembangunan Papua Berbasis Manusia , Alam dan Budaya

CE|Kota Sorong,PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil menggelar PAPEDA Summit 2026 atau Aksi Papua untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 2 sampai 4 September 2026.

Agenda ini mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komitmen”, “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, dan “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan”. 

Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan Tanah Papua yang menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama. Kegiatan mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”.

Dari forum tersebut disepakati kebutuhan platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, dan pemerintah. Tujuannya memperkuat kolaborasi dan mendorong transformasi menuju ekonomi regeneratif di Tanah Papua.

Penyelenggaraan forum ini dilatarbelakangi posisi strategis Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar di Indonesia dan pusat keanekaragaman hayati serta budaya dunia. Data menunjukkan Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare hutan mangrove. Wilayah ini berada di jantung Coral Triangle dan dihuni lebih dari enam juta penduduk dengan ratusan komunitas adat serta lebih dari 300 bahasa daerah.

Di tengah tantangan pembangunan, Papua memiliki peluang besar mengembangkan model pembangunan berbasis potensi lokal, seperti agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan jasa lingkungan.

Fokus utama PAPEDA Summit 2026 adalah memastikan masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.

Forum ini juga mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat serta perhutanan sosial. Selain itu, forum ini memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai bagian penting dari kesejahteraan masyarakat adat.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menegaskan forum ini harus melahirkan dampak nyata.

“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi pertemuan seremonial. Kehadiran kita yang besar harus memberi dampak luas. Setelah ini, mari tetap berkomitmen membangun Tanah Papua,” ujar Elisa.

Ia juga berkomitmen membantu percepatan pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pembangunan di Papua harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat adat.

“Jika pembangunan tidak memberi manfaat kepada masyarakat, maka perlu kita pertanyakan. Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” kata Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si., melaporkan kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan komunitas internasional.

Pembahasan forum terfokus pada lima agenda strategis: penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk aksi iklim; pengakuan hak masyarakat adat atas darat, pesisir, dan laut; pengembangan Ekonomi Alam Baru melalui pembiayaan hijau dan biru; penguatan kedaulatan pangan dan energi; serta integrasi ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan pendekatan ridge-to-reef. Rangkaian konferensi terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara.

PAPEDA Summit 2026 juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan praktik baik dari Tanah Papua, serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, lokasi ekowisata, dan inisiatif berbasis komunitas.

Melalui forum ini, masa depan pembangunan di Tanah Papua dapat diwujudkan dengan menjaga keterhubungan antara manusia, alam, budaya, dan ekonomi. (DW)