Bahasa Izin Investasi Sawit, BAIN HAM RI dan Suku Besar Imekko Gelar Rapat Dengar Pendapat

CENDRAWASIH EKSPRES.COM, TEMINABUAN – Polemik terkait pemberian izin tambahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Imekko kembali memanas. Menyikapi persoalan tersebut, Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat evaluasi dan dengar pendapat bersama suku besar Imekko, LMA, tokoh adat, agama, pemuda, perempuan hingga seluruh sub-sub suku, Senin (25/5/2026).

Rapat yang dipusatkan di Aula Eks Posko Karaka, Kampung Sayolo itu disebut menjadi momentum penting dalam menentukan sikap masyarakat adat terhadap ekspansi investasi kelapa sawit di tanah adat Imekko.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BAIN HAM RI Papua Barat Daya, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat adat yang merasa khawatir terhadap dampak perluasan lahan perkebunan sawit.

“Rapat ini akan menentukan sikap para kepala suku adat, LMA, Orso, tokoh agama, pemuda, perempuan dan seluruh masyarakat suku besar Imekko terhadap persoalan investasi sawit di wilayah adat,” ujar Asikasau.

Ia menjelaskan, rapat tersebut digelar berdasarkan Surat Undangan BAIN HAM RI Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 01.05/Ud.R/BAIN-HAM-RI/WPBD/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang evaluasi dan dengar pendapat keluarga besar suku Imekko.

Menurutnya, agenda utama dalam pertemuan itu ialah membahas eskalasi perluasan izin ekspansi perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Imekko yang belakangan memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir, di antaranya Kepala Suku Besar Imekko , anggota DPRD dan DPRK asal Imekko, LMA, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, Orso serta perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat.

Selain membahas izin investasi sawit, rapat tersebut juga menyoroti berbagai isu yang dinilai meresahkan masyarakat, termasuk ancaman banjir bandang akibat pembukaan lahan secara besar-besaran dan kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

BAIN HAM RI juga menyebut hasil rapat akan menjadi bahan penting menjelang agenda kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat Daya ke kawasan perkebunan kelapa sawit Kais yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

“Kami sudah siapkan ruang dan waktu untuk membahas semua hal yang telah disepakati dalam surat undangan ini. Kami berharap hasil pertemuan ini melahirkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Imekko, baik untuk saat ini maupun generasi mendatang,” tegas Asikasau.

Pertemuan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu forum penting dalam menentukan arah sikap masyarakat adat Imekko terhadap keberlanjutan investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka.