Fraksi Gerakan Indonesia Karya Tegaskan 9 Rekomedasi Strategis: Pembayaran TPPP, Tunjangan Dokter Hingga Polemik Pelantikan Kepala Kampung Reni

‎CE|Waisai- Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Karya (Gerindra Golkar) DPRK Raja Ampat, Anwar Kopong menyodorkan sejumlah point desakan dan rekomendasi dalam pandangan akhir fraksi pada penutupan sidang LKPD Tahun 2025 di Aula persidangan DPRK, Kamis (02/7/2026).

Sebelumya, Anwar Kopong memberikan apresiasi atas capain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari BPK RI. Terkait capain itu, Fraksi Gerakan Indonesia Karya menilai bahwa adanya kemajuan tata kelola keuangan daerah yang kompatibel.

Kendati demikian, Kopong menegaskan bahwa WTP bukanlah akhir segalanya, namun capain itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dibuktikan melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efesien.

‎dalam kesempatan itu, Fraksi Gerakan Indonesia Karya mengajukan 9 poin strategis, demi perbaikan tata kelola keuangan serta tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Adapun 9 point rekomendasi yang disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Karya antara lain:

1. ‎Fraksi mendesak adanya proses penyelesaian formasi P3K dan kuota 546 tenaga paling lambat akhir tahun 2026. Fraksi juga mendesak agar Pemda segera mengatur pembayaran TPP ASN dan P3K secara adil dengan mempertimbangkan kemampuan ruang fiskal daerah.

2.Fraksi Indonesia Karya meminta adanya tambahan tenaga Guru ASN/P3K pada Sekolah YPK, Madrasah, dan Yapis, di kampung-kampung, sepanjang aturan mengizinkan.

3. Fraksi juga mendesak kepada otoritas terkait untuk segara memindahkan bangkai kapal nelayan yang kandas di Pulau Mioskun selambat-lambatnya bulan Juli ini.

4. Fraksi juga meminta agar proses peningkatan status UPTD Pariwisata menjadi BLUD agar pelayanan lebih leluasa dan profesional.

5. Fraksi Gerakan Indonesia Karya juga mendesak pemerintah daerah agar segera mencarikan Tunjangan Khusus Dokter Spesialis ASN tanpa penundaan.

6. Fraksi juga mendesak pemerintah daerah agar segera mencari  penyedia jasa pelayaran alternatif lain, selain Belibis untuk rute Waisai–Sorong, demi mengakhiri ketergantungan tunggal dan menjamin konektivitas warga.

7. Fraksi juga tegaskan agar adanya  upaya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang bermuara pada dugaan penyalahgunaan dana kampung dengan tegas dan transparan.

8. Fraksi Gerakan Indonesia Karya juga mendesak pemerintah daerah agar memberikan penjelasan secara terbuka terkait  alasan keterlambatan pelantikan Kepala Kampung Reni.

9. Pemda diminta untuk melakukan peninjauan ulang kebijakan yang terkait dengan kasus tersebut.

Meski demikian, Fraksi Gerakan Indonesia Karya  Gerindra-Golkar) DPRK Raja Ampat menyetujui rancangan Perda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

‎Frakasi Gerakan Indonesia Karya menegaskan bahwa perolehan WTP dari BPK RI bukanlah sebuah prestasi puncak, melainkan sebagai bentuk kepatuhan administrasi yang justru harus dibuktikan melalui kerja-kerja kongrit untuk meningkatkan pelayanan publik.