Bupati Tak Hadir, 4 Fraksi DPRK Minta Sidang LKPJ Bupati Raja Ampat Diskorsing

Cendrawasihekspres.Com, Waisai- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar pembukaan rapat paripurna kesatu masa sidang kesatu dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2025 di Ruang sidang DPRK, Selasa (31/03/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRK Raja Ampat, Muh Taufik Sarasa ini dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, didampingi Wakil ketua I, Bermon Sauyai dan Wakil Ketua II, Yehuda Manggarai, serta wakil ketua III, Badaruddin Mayalibit.

Ketua DPRK dalam arahannya menyatakan bahwa seyogyanya rapat paripurna ini harus dihadiri oleh Kepala Daerah, sehingga LKPJ bisa dilaporkan langsung oleh Bupati Orideko Iriano Burdam sebagai Kepala Daerah.

Pada sisi yang lain, Fraksi Hanura juga menegaskan bahwa dalam rapat LKPJ ini harus dihadiri Bupati. Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Hanura, Muamar Khadafi menegaskan bahwa Bupati terkesan tidak menghargai lembaga DPRK.

“Seyogyanya rapat paripurna ini harus dihadiri Bupati Raja Ampat, sehingga LKPJ bisa dilaporkan langsung oleh Bupati sebagai kepala daerah. Karena rapat ini Bupati tidak hadir, maka kami minta sidang diskorsing,” ujar Muamar Kadafi dalam pendapat fraksi.

Selain fraksi Hanura, fraksi Demokrat-PAN dan fraksi Otsus pun menolak sidang dilanjutkan. Dengan berdasarkan pertimbangan fraksi, maka sidang paripurna tersebut diskorsing sembari menunggu kehadiran Bupati.

Ketua DPRK, Muhammad Taufik Sarasa saat dijumpai awak media di Kantor DPRK, menyebut bahwa sidang akan dijadwalkan kembali sembari menunggu Bupati. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri, bahwa tepat pada tanggal 31 Maret 2026, Bupati harus menyerahkan dan menyampaikan dokumen laporan LKPJ.

“Namun Bupati tidak hadir hari ini, maka saya berikan waktu kepada fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Dari 5 fraksi yang ada, 4 fraksi berpendapat bahwa sidang harus diskorsing,” tandas Taufik.