Sosialisasi Penerapan PPK-BLUD Merupakan Instrumen Reformasi Keuangan Daerah

CENDRAWASIHEKPRES.COM, RAJA AMPAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat gelar Pembukaan sosialisasi penguatan kapasitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Rabu (25/2/2026).

Sosialisasi yang digelar di Aula Bappeda Raja Ampat tersebut mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas OPD melalui Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah”.

Dalam sosialisasi itu, Pemerintah Daerah menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya sebagai Narasumber.

Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si yang hadir sekaligus membuka sosialisasi tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.

Apresiasi Pemerintah Daerah bukan tanpa alasan sebab sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya bersama, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan layanan publik di Kabupaten Raja Ampat.

“Kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya dalam sosialisasi merupakan wujud nyata dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ucap Wakil Bupati Raja Ampat.

Dijelaskan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan sebuah instrumen reformasi keuangan daerah, yang memberikan fleksibilitas kepada unit layanan public untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Hadirnya PPK-BLUD, unit pelayanan seperti RSUD dan Dinas Kesehatan dapat bergerak lebih progresif, dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Raja Ampat mengingatkan peserta sosialisasi manfaatkan kesempatan sosialisasi hari ini sebaik-baiknya, untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari narasumber, termasuk dalam hal aspek tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam penguatan pengawasan BLUD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen penuh untuk mendorong implementasi BLUD yang efektif dan akuntabel, sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi daerah.

Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh OPD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan layanan publik lainnya di seluruh wilayah Raja Ampat.

“Saya berpesan agar hasil dari sosialisasi ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di masing-masing unit kerja,” pesan Wakil Bupati.

Jadikan pengetahuan hari ini sebagai bekal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pimpinan OPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta tamu undangan lainnya.