CenderawasihEkspres.Com, Waisai- Laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran yang diperuntukkan untuk Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Raja Ampat dipertanyakan.
Pasalnya, anggaran yang terakomodir dalam DPA Sekretariat Daerah Bagian Kesra ini berjumlah 500 juta, yang bersumber dari APBD Raja Ampat Tahun Anggaran 2025.
Salah satu pemuda Raja Ampat yang namanya enggan diberitakan, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak ada transparansi.
Belakangan dia mengetahui bahwa jumlah anggaran tersebut ternyata sebanyak 500 juta . Menurutnya, hal ini justru berbanding terbalik dengan informasi yang ia dapatkan di lapangan terkait penggunaan anggaran dalam kegiatan musda tersebut.
“Yang saya dapat informasi itu hanya 50 juta untuk kegiatan Musda KNPI, tapi ternyata belakangan saya tahu bahwa anggaran tersebut ternyata ada 500 juta. Ini yang kemudian harus dipertanyakan soal penggunaan anggaran tersebut, sebab ini uang rakyat,” tegasnya kepada media ini di Waisai, (28/02/2026).
Ia meminta Ketua Karateker DPD KNPI Raja Ampat yang saat itu menyelenggarakan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, ia juga akan menggiring persoalan tersebut ke Komisi I DPRD Raja Ampat selaku mitra kerja dari Sekretariat Daerah (Sekda), sehingga penggunaan anggaran tersebut bisa dijelaskan peruntukannya kemana dan sisa anggaran yang tak terpakai itu berapa.
” Pertanggungjawaban soal penggunaan anggaran ini saya lihat terkesan tertutup. Hal yang saya rasa lebih mustahil adalah tidak mungkin kegiatan Musda KNPI bisa menelan anggaran sebesar 500 juta, sebab pada faktanya kegiatan tersebut hanya diselenggarakan dalam 1 hari dan yang hadiri kegiatan tersebut hanya beberapa perwakilan KNPI distrik” tandasnya.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Raja Ampat, Muamar Khadafi saat dikonfirmasi terkait aduan tersebut, mengatakan bahwa akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi.
“Nanti saya segera tindaklanjuti aduan ini ke ketua komisi, sehingga selanjutnya akan dibahas dalam rapat komisi untuk mendapatkan kejelasan terkait penggunaan anggaran tersebut,” ujar Kadafi dalam pesan WhatsApp nya yang diterima media ini, Minggu (1/03/2026).
Dia juga mengungkap bahwa Komisi I memiliki mitra kerja dengan Sekretaris Daerah (Setda), sebab itu, pihaknya juga akan mengundang Bagian Kesra sehingga dapat mendapatkan kejelasan terkait anggaran tersebut.
