Ketua GERBANG Sayangkan Keputusan DPRK Raja Ampat Skorsing Sidang LKPJ

CENDRAWASIHEKPRES NEWS.COM, RAJA AMPAT – Aksi skorsing sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilakukan oleh empat fraksi di DPRK Raja Ampat menuai kritik pedas.

Ketua Gerakan Raja Ampat Bangkit (GERBANG), Frans Mambrasar, menilai tindakan para legislator tersebut tidak berdasar dan justru menjadi batu sandungan bagi percepatan pembangunan di daerah.

Frans menyayangkan sikap DPRK yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, dewan kerap mendesak pemerintah bekerja cepat, namun di sisi lain, mereka justru menghentikan proses administrasi negara hanya karena persoalan seremonial kehadiran kepala daerah.

“Ini logika terbalik. Kalau sidang diskors atau ditunda terus, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru. DPRK seharusnya menjadi motor penggerak, bukan sumber keterlambatan proses pemerintahan,” tegas Frans Mambrasar kepada media, Rabu (1/4).

Absensi Bupati Bukan Alasan Substansial

Frans menekankan bahwa hingga saat ini belum ada urgensi yang mengharuskan kehadiran fisik Bupati secara mutlak dalam pembukaan sidang tersebut, mengingat Wakil Bupati telah hadir mewakili otoritas eksekutif.

Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati bukan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif, melainkan karena tugas luar daerah yang krusial.

Saat ini, Bupati bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tengah melakukan pertemuan strategis dengan Komite Percepatan Pembangunan Papua di Jakarta demi kepentingan rakyat Raja Ampat.

“Kehadiran Wakil Bupati adalah proses normal dalam tata kelola pemerintahan. Kecuali jika sidang sudah berjalan dan ditemukan poin-poin laporan yang sangat prinsipil yang memerlukan penjelasan langsung Bupati, silakan skors. Tapi ini laporan saja belum dibuka, sidang baru pembukaan, tapi sudah langsung ditolak,” cecar Frans.

DPRK Dianggap Tidak Berdasar

Menurut Frans, tindakan empat fraksi tersebut terkesan dipaksakan dan hanya berdasarkan keinginan subjektif tanpa landasan aturan yang kuat.

GERBANG menilai DPRK seharusnya mengedepankan kepentingan publik di atas ego sektoral antarlembaga.

“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa DPRK-lah yang menjadi penyebab mandeknya program-program pemerintah. Kami harap dewan bisa lebih dewasa melihat proses yang sedang berjalan. Lanjutkan sidangnya, bedah laporannya, jangan sibuk berpolemik di pintu masuk,” pungkas pria yang juga menyandang gelar A.Md., ST tersebut.