CenderawasihEkspres.Com,Waisai-Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memicu lemahnya putaran perekonomian di wilayah setempat. Hal ini juga ditengarai lemahnya tata kelola keuangan daerah yang tidak efesien.
Hingga pertengahan Januari 2026 ini, gaji pegawai di Raja Ampat belum juga dibayarkan. Persoalan ini menuai sorotan tajam Fraksi Hati Nurani Indonesia di DPRK Raja Ampat.
Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia,Muamar Kadafi mendesak pemerintah daerah agar secepatnya membayar gaji pegawai karena sudah mulai memasuki pertengahan bulan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah harus menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran gaji para pegawai ini, agar publik bisa memahami alasannya.
Menurut Kadafi, gaji ini merupakan hak dasar bagi para pegawai di Pemkab Raja Ampat, sehingga, jika tidak secepatnya direalisasikan maka akan berpengaruh pada putaran perkonomian di Raja Ampat. Putaran perkonomian di Raja Ampat sangat bergantung pada belanja pegawai.
“kami mendesak pemerintah daerah agar secepatnya membayar gaji pegawai, karena ini sudah memasuki pertengahan bulan dan ini akan berpengaruh pada putaran perkonomian di Raja Ampat,” jelas Kadafi,Sabtu (17/01/2026).
Kadafi juga menegaskan bahwa jika keterlambatan pembayaran gaji ini dikarenakan penyerahan DPA yang lamban ataupun ada persoalan administrasi lainnya, ia meminta Tim TAPD agar secepatnya menyelesaikan persoalan yang ada sehingga gaji para pegawai segera direalisasikan.
