CenderawasihEkspres.Com,Waisai- Plt. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Raja Ampat, Kodik, menanggapi statement Ketua DPRD Raja Ampat di media terkait lemahnya serapan Anggaran APBD Raja Ampat Tahun 2025.
Khodik optimis bahwa hingga hari ini per tanggal 17 November 2025, realisasi anggaran bisa mencapai sekira 70 persen. Kodik juga meyakini bahwa progres realisasi akan mengalami peningkatan karena sebagian besar OPD belum melakukan perekaman di SIPD.
“Karena realisasi itu akan terbaca ketika sudah dilakukan perekaman di SIPD. Selama itu tidak dilakukan perekaman di SIPD maka belum diakui realisasi meskipun kami sudah terbitkan SP2D,” terang Khodik, saat ditemui di Ruang kerjanya, Senin (17/11/2025).
Kendati demikian, Khodik tidak membantah pernyataan Ketua DPRD Raja Ampat. Ia mengaku bahwa data realisasi yang disampaikan itu benar, sebagaimana berdasarkan data terkahir, yakni pada tanggal 31 Oktober 2025.
Pada sisi yang lain, Khodik Juga mengaku bahwa penyerahan dokumen KUA PPAS sebelumnya mengalami keterlambatan. Namun, lanjut Khodik, pada hari ini pihaknya sudah menyerahkan dokumen tersebut.
” Hari ini kami sudah menyerahkan KUA PPAS, dan teman-teman dari Bappeda juga sudah menyerahkan dokumen RKPD untuk nanti dilakukan persiapan untuk pembahasan RAPBD Tahun 2026,” jelas Khodik.
Sementara terkait dengan proses realisasi, menurut Khodik, salah satu pos anggaran yang diyakini dapat meningkatkan progres realisasi adalah Dana Desa.
” Makanya kemrin kami skemakan Dana Desa itu dicairkan dengan tahap. Tahap pertama adalah 40 persen dan tahap kedua 60 persen,” kata Khodik.
Disampaikan, bahwa saat ini, 117 Kampung masing-masing sudah mulai mengajukan permintaan. Terkait pencairan Dana Desa ini tidak lagi menggunakan sistem kolektif kolegial,namun secara individual.
“Sebagaimana pesan Pak Bupati bahwa tidak kolektif kolegial. Jadi kampung mana yang sudah selesai lakukan permintaan akan kami proses,” terangnya.
Belanja Modal dan Belanja Pegawai
Kepala BPKAD Raja Ampat menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus menggenjot realisasi. Capaian yang diperkirakan saat ini bisa mencapai kurang lebih 70 persen jika sudah dilakukan perekaman di SIPD.
Sementara Belanja Pegawai, khususnya pembayaran TPP, Khodik mengakui bahwa belum ada pembayaran TPP di 3 bulan terlahir , karena masih dilakukan penyesuaian.
“Berdasarkan data, ada sejumlah guru yang belum mendapatkan TPP, sehingga dengan TPP inilah yang kami jaga sehingga angkanya tidak naik. Meskipun menggunakan angka yang sekarang sehingga semua bisa tercover,” tandas Khodik.
