Connect with us

DPR/DPRD

Serapan APBD Raja Ampat Tahun 2025 Minim, Anggota Komisi I Beberkan Data Kemenkeu RI

Published

on

Silahkan share ke:

CenderawasihEkspres.Com, Waisai-Anggota Komisi I DPRD Raja Ampat, Muamar Kadafi mendesak Pemerintah Daerah, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD teknis untuk segera merealisasikan sisa anggaran yang tersedia.

Hal ini untuk memastikan capaian progres realisasi anggaran APBD tahun 2025 ini bisa mencapai angka di atas 80 persen. Karena, lanjut Kadafi, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), realis APBD Raja Ampat masih pada angka yang rendah.

“Segera bayar gaji pegawai dan TPP agar serapan anggaran APBD ini bisa sesuai dengan target. Jangan mempersulit,” tegas Kadafi, Minggu (15/11/2025).

Politisi Partai Hanura ini juga menyentil soal keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS RAPBD Tahun 2026. Ia mendesak agar TAPD segera menyerahkan dokumen tersebut agar segera dibahas.

“Banyak keluhan yang sudah kami kantongi, terutama perihal pembayaran gaji dan TPP pegawai. Jadi kami berharap agar secepatnya direalisasikan,” harapnya.

Menurut Kadafi, jika merujuk pada data Kemenkeu, Belanja Modal dan Belanja Pegawai sangat minim serapannya. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi transfer pusat ke daerah pada tahun berikutnya.

“Data Kemenkeu terkait dengan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal itu sangat rendah, ini jangan sampai mempengaruhi transfer pusat di tahun berikutnya,” tandas Muamar Khadafi.

Dijelaskan, bahwa harusnya capaian belanja pegawai kali ini 82 Persen, namun hingga saat ini masih sekitar 67 Persen. Sehingga dengan membayar gaji dan TPP para pegawai ini bisa menggenjot angka serapan.

“Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa serapan Anggaran APBD Raja Ampat Tahun 2025 tergolong minim,” jelas Kadafi.

Ia juga mendesak kepada Bupati Raja Ampat agar melakukan evaluasi di internal TAPD. Bagi dia, Upaya ini penting didorong agar permasalahan kinerja para tim tidak mandek lantaran persoalan interen yang belakangan menjadi perbincangan publik Raja Ampat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *