Cenderawasih Ekspresi.com,Waisai-Sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Birokrasi Demokrasi Raja Ampat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRK Raja Ampat, Senin (15/9/2025).
Dalam demonstrasi itu, masa mendesak DPRK segera memanggil Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim untuk mempertanggungjawabkan kebijakan Pemerintah Daerah atas penonaktifan sementara Kepala BKPSDM, Nyoman Sari Buana yang dinilai tidak prosedural.
Masa menilai, penonaktifan sementara Nyoman Sari Buana tidak ada kejelasan dan terkesan tendensius. Masa juga meminta kepada DPRK agar Sekda Yusuf Salim dicopot dari jabatannya karena diduga memicu polemik di Pemkab. Raja Ampat terkait intervensi mutasi dan rotasi ASN di Raja Ampat.
“Biang kerok dari polemik yang terjadi ini adalah Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim. Oleh karenanya, kami meminta agar Yusuf Salim dicopot dari jabatan Sekda karena memicu terjadinya polemik di Raja Ampat,” ujar salah satu orator dalam orasinya.
Sementara, Bram Umpain, salah satu orator dalam aksi tersebut menegaskan bahwa kebijakan penonaktifan sementara Nyoman Sari Buana tidak sesuai mekanisme, karena tidak ada Surat Keputusan (SK) dari BKN.
Selain itu, Bram menerangkan bahwa SK penonaktifan sementara Nyoman Sari Buana dari jabatan BKPSDM tidak sesuai. Hal ini karena terdapat 2 Surat Keputusan (SK) yang berbeda.
” Sekda Yusuf Salim telah melakukan rangkap jabatan, dia menjabat Sekda juga sebagai PLH BKPSDM Raja Ampat, padahal Orang Asli Papua (OAP) sangat banyak di Pemda Raja Ampat, ini ada apa, Yusuf Salim ini sudah terlalu lama menjabat Sekda padahal dia bukan orang Raja Ampat dan orang Papua,” tegas Bram.
